desentralisasi

Sejarah desentralisasi menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi bukan berasal dari isu teknis kesehatan. Desentralisasi merupakan konsep dalam tata pemerintahan dan hubungannya dengan masyarakat. Oleh karena itu dasar konsepsual modul ini adalah Good Governance dengan suatu tatanan di masyarakat madani yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.

Dalam konteks Good Governance , dimanakah peran pemerintah dalam sektor kesehatan? Kovner [1] (1995) menyatakan bahwa peran pemerintah ada tiga, yaitu (1) regulator , (2) pemberi dana; dan (3) pelaksana kegiatan. Peran sebagai pemberi dana jelas dapat diartikan. Sementara itu, peran sebagai regulator dan peran sebagai pelaksana sering menjadi perdebatan. Di dalam sektor kesehatan Indonesia ada berbagai lembaga pemerintah yang beroperasi. Peran sebagai pelaksana dilakukan misalnya oleh rumah sakit pemerintah pusat atau daerah, pusat kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan, Bapelkes, sampai ke pemberi pelayanan promotif dan preventif. Peran sebagai pemberi sumber pembiayaan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Peran sebagai regulator pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh Departemen Kesehatan di pemerintah pusat untuk sistem kesehatan di Indonesia ataupun dinas kesehatan provinsi atau kabupaten/kota.

Dalam konteks Good Governance, modul ini menggunakan konsep berpikir bahwa kebijakan desentralisasi dengan berbagai perubahan hukum mempengaruhi peran pemerintah sebelum mengenai masyarakat dan pelaku usaha. Secara diagram kerangka berpikir secara luas dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1 memperlihatkan bahwa kegagalan pemerintah untuk menterjemahkan kebijakan desentralisasi menjadi perubahan-perubahan penting dalam fungsi pemerintah dapat memperlemah usaha peningkatan status kesehatan masyarakat.
Sebagai contoh, kegagalan peran pemerintah dalam mengembangkan surveillance penyakit di era desentralisasi dapat menyebabkan menurunnya status kesehatan masyarakat.
Dengan mengacu pada konsep tersebut ada berbagai Blok dalam modul ini:

Blok 1. Pemahaman konsep desentralisasi dan kebijakannya
Blok 2. Hubungan antara pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten kota
Blok 3. Hubungan Lintas Sektoral, Swasta dan Partisipasi Masyarakat
Blok 4. Reformasi Sektor Kesehatan di Indonesia ( Kasus-kasus di 7 propinsi DHS1)
Blok 5. Perencanaan berbasis Skenario untuk Reformasi Kesehatan di Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: